Pengajuan Paspor Haji Padang 25 Persen Bermasalah

Paspor Haji Padang – Ada sebanyak 25-30 persen yang melakukan permohonan paspor haji di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Padang, Sumatra Barat terpaksa pengajuannnya itu ditolak. Penolakan yang terjadi paling banyak disebabkan karena ada data pemohon yang tidak sesuai, seperti data Karu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran  yang tidak serupa. Konsekuensi yang harus diterima, pemohon wajib kembali melakukan pengajuan tapi dengan membawa syarat-syarat yang telah dipenuhi olehnya. Kasi Lantaskim Kantor Imigrasi Kelas I Padang yakni Esau Mesias Louk Fanggi mengungkapkan, bahwa pihaknya itu akan meminta pemohon paspor mengurus data-data kependudukan yang tidak sesuai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masing-masing kabipaten/kota asal. Meskipun dalam pembuatan paspor haji memiliki tujuan yang terbilang jelas, pergi haji.

“Pemrosesan paspor haji Padang akan tetap melalui prosedur standar yang ada dan dokumen juga harus lengkap dan satu sama lainnya pun harus sama. Sebab, data itu memang harus sama. Produk pengurusan paspor juga harus sama,” tegasnya.

Lanjut dia, dalam pelayanan paspor haji Padang untuk para calon jamaah haji di Padang dapat dilakukan pada setiap hari Sabtu dan Ahad sejak pekan pertama Maret lalu. Secara bertahap pelayanan ini akan terus dilakukan sampai seluruh calon jamaah haji itu memiliki paspor resmi. Pelayanan paspor untuk calon jamaah haji sengaja waktunya itu dipisahkan agar tidak menambah antrean pelayanan paspor masyarakat umum di hari Senin hingga Jum’at.

“Syarat-syarat pengajuannya pun masih tetap yang sama akan tetapi antara haji dan umum. Hanya saja, untuk umroh dan haji plus regulasi harus ditambahkan SK Dirjen Kemenag dan rekomendasi travel,” paparnya.

Selain denga adanya persoalan dokumen yang tidak lengkap, permohonan paspor juga seringkali terkendala dengan penulisan nama lengkap. Seperti yang telah diketahui, Kerajaan Arab Saudi mengharuskan dalam penulisan nama di paspor menggunakan tiga suku kata. kondisi seperti ini ternyata masih ada saja yang belum dipahami sepenuhnya oleh calon jamaah haji.

“Adanya pemberlakuan binti dan bin sudah tidak dipakai sejak tahun 2009 sebab Saudi Arabia kehendaki garis keturunan laki-laki, wajib orang tua kandung dan kakek,” ungkapnya.

Kantor Imigrasi Kelas I Kota Padang telah mecatat, sudah ada sebanyak 714 pengajuan paspor baru bagi calon jamaah haji Padang. Dengan angka tersebut merupakan bagian dari 4.000 kuota pengajuan paspor untuk dua Kantor Imigrasi yang ada di Sumatra Barat, sesuai dengan penjatahan yang diberikan oleh pemerintah. Dari 4.000 kuota pengajuan paspor juga ternyata sebagian besar sudah memiliki paspor sendiri.

Gelombang pertama dalam pengajuan paspor di Sumtra Barat oleh calon jamaah haji yang terdiri dari 86 pemohon dari asal Kota Sawahlunto, 110 pemohon paspor dari Kota Solok dan 20 pemohon lainnya dari Kabupaten Sijunjung. Seluruh permohonan yang berada di gelombang pertama sudah diterbitkan paspornya oleh Kantor Imigrasi Kelas I Padang.

Sementara itu, pada gelombang kedua terdiri dari 82 pemohon paspor dari Pariaman, 85 pemohon pasor berasal dari Solok Selatan dan 200 pemohon dari Kota Padang. Pelayanan pengajuan paspor akan dilanjutkan kembali pada hari Sabtu yang akan datang dengan jumlah permohonan sebanyak 147 orang dari Padang Pariaman dan 84 pemohon dari Pesisir Selatan.

Tweet