Agar Bisa Umroh Berani Palsukan Surat Rekomendasi

Agar bisa umroh berani palsukan surat rekomendasi, Prosedur yang harus dilewati untuk perjalanan ibadah haji khusus dan umrah pada tahun ini memiliki aturan yang cukup ketat. Yakni, harus memperoleh surat rekomendasi dari Kementerian Agama (Kemenag) setempat. Kalau tidak ada, jangan harap untuk bisa mengurus paspor di kantor imigrasi.

Namun, syarat itu ternyata berusaha untuk diakali. Beberapa calon jamaah melalui biro perjalanan yang memilih jalan pintas agar lebih mudah. Yakni, dengan memalsukan dokumen rekomendasi yang dari Kemenag. Fakta itu telah terungkap beberapa waktu lalu. Ternyata ada dua calon jamaah yang sudah diketahui menggunakan surat rekomendasi yang palsu. Dengan tujuan Agar bisa umroh berani palsukan surat rekomendasi. ’’Saya mendapati informasi tersebut langsung dari pihak imigrasi,’’ terang Achmad Rofi’I yang merupakan kepala Kemenag Sidoarjo.

Rofi'i menjelaskan, calon jamaah yang melakukan hal tersebut berasal dari Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Agar bisa umroh berani palsukan surat rekomendasi atau mungkin masih banyak tujuan lain yang lebih menyimpang lagi. ’’Ini baru kasus yang sudah ketahuan. Kasus yang lain bisa jadi masih banyak,’’ jelasnya.

Dalam surat rekomendasi yang dipalsukan tersebut, dengan menggunakan tanda tangan palsu dan jabatan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Achmad Rofi’i tertulis di dalam surat rekomendasi palsu itu sebagai Kasi Pelayanan Haji dan Umrah Kemenag. Tanda tangan dan stempel surat pun juga dipalsukan. Ketika digunakan untuk bisa membuat paspor, pihak imigrasi langsung mengetahui hal itu bahwa surat rekomendasi palsu dan langsung melaporkannya ke Kemenag. ’’Tindakan pemalsuan surat rekomendasi yang dilakukan oleh biro perjalanan haji khusus dan umrah seperti ini tidak boleh dilakukan,’’ terangnya.

Rofi’i mengatakan, pihaknya tetap akan menindak lebih lanjut dengan menempuh proses hukum terkait dengan tindakan pemalsuan surat rekomendasi tersebut. Tujuannya, agar ada efek jera dari pelaku itu. Dia juga berharap kepada biro perjalanan haji khusus dan umrah serta calon jamaah harus lebih berhati-hati lagi dalam mendapatkan surat rekomendasi. ’’Kami mengimbau kepada seluruh biro perjalanan haji khusus maupun umrah agar melaksanakan prosedur yang sudah ada dan lebih bersabar lagi,’’ tuturnya.

Lanjut Rofi’i, selama ini dalam permintaan surat rekomendasi ibadah haji khusus maupun umrah di kantor Kemenag memang sangat tinggi. Dalam sehari setidaknya ada lebih dari 10 pemohon yang masuk untuk mengurus paspor. Proses tersebut akan dilakukan oleh petugas Kemenag tanpa dipungut biaya sama sekali alias gratis. Bahkan, pihak Kemenag juga mengatakan tidak akan mempersulit permintaan surat rekomendasi itu.

’’Sampai saat ini kami memang sedang sibuk-sibuknya karena harus memfasilitasi calon jamaah haji (CJH) yang akan berangkat pada tahun ini. Tetapi, pemohon juga tidak boleh mengambil jalan pintas. Sudah pasti akan tetap dilayani meski harus antre panjang,’’ tegasnya.

Rofi’I juga berpendapat, dalam melakukan pemberian surat rekomendasi itu dengan tujuan agar dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan keberangkatan haji khusus atau umrah dengan hal lain. Kemenag juga akan memastikan biro perjalanan yang akan digunakan oleh jamaah. ’’Biro perjalanan tersebut harus dipastikan legal. Jangan sampai justru berangkat hanya jadi TKI (tenaga kerja Indonesia) atau dengan melalui jalur non prosedural dan bermasalah dengan dua negara,’’ terangnya.

Di Kota Delta, total ada lebih dari 72 biro perjalanan haji khusus dan umrah yang sudah memilki izin resmi. Rofi’i mengatakan, pihaknya juga menyosialisasikan prosedur baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut. ’’Diingatkan kembali, jangan sekali-kali melakukan tindakan yang buruk dengan cara memalsukan surat rekomendasi karena pada akhirnya pasti akan ketahuan juga,’’ katanya.

Sementara itu, masih terkait dengan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) oleh para calon jamaah haji (CJH), Kemenag hingga saat ini masih terus memantau perkembangannya. Kemenag juga akan mengundang pihak bank penerima setoran (BPS) di Sidoarjo yang belum melakukan penyelesaian kewajiban layanan pelunasan BPIH. ’’Dalam waktu dekat ini kami undang pihak BPS yang masih belum tuntas juga. Kami juga ingin CJH bisa dilayani dengan cepat agar segera di proses,’’ ucapnya.

Sebagaimana yang sudah diberitakan, pelunasan BPIH untuk tahap pertama sudah dijadwalkan pada 10 April–5 Mei. Ada lebih dari 3.128 CJH yang sudah masuk pelunasan tahap pertama. Jika belum juga tuntas, CJH yang sudah terjadwal pada pelunasan tahap pertama akan tercoret dalam keberangkatan haji pada tahun ini. ’’Jangan sampai hal itu terjadi. Kuota Sidoarjo untuk tahun ini jumlahnya sangat banyak. Saya harapkan bisa dipakai seluruhnya,’’ tegas Rofi’i.

Tweet