Persyaratan Buat Paspor di Kantor Imigrasi Ada Tabungan Rp 25 juta

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM telah menetapkan atas kebijakan perihal permohonan pembuatan paspor baru tahun 2017. Persyaratan Buat Paspor di Kantor Imigrasi Ada Tabungan Rp 25 juta. Salah satu poin yang menjadi kebijakan ini adalah pemohon harus memiliki tabungan atas nama pemohon dengan jumlah tabungan minimal sebesar Rp 25 juta.

Persyaratan Buat Paspor di Kantor Imigrasi Ada Tabungan Rp 25 juta. Kebijakan tersebut yang berupa syarat tabungan Rp 25 juta tersebut bagi pemohon paspor baru yang mulai diberlakukan oleh pemerintah, hanya ditujukan khusus bagi orang-orang yang diduga kuat tenaga kerja ilegal.

Kebijakan ini telah ditetapkan dengan menyusul adanya surat edaran nomor IMI-02177.GR.02.06 tahun 2017 tentang pencegahan Tenaga Kerja Indonesia non-prosedural. Adapun kebijakan tersebut sudah di berlakukan sejak 1 Maret 2017. Persyaratan Buat Paspor di Kantor Imigrasi Ada Tabungan Rp 25 juta.

Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Agung Sampurno membantah bahwa kebijakan ini sangat mempersulit pembuatan paspor.

"Saat Petugas berlangsung melakukan wawancara di kantor imigrasi ketika menemukan indikasi kuat ada orang yang akan menjadi TKI non-prosedural, dapat dimintakan langsung dokumen tambahan yakni berupa rekening bank yang di dalamnya ada tabungan dengan sejumlah sebesar Rp 25 juta)," jelas Agung

Syarat tambahan yang berupa bukti rekening koran itu tidak diminta ke semua pemohon pembuatan paspor. Agung memastikan petugas melakukan wawancara di kantor imigrasi memiliki kemampuan dalam menganalisa data dan bahasa tubuh untuk bisa membedakan calon TKI ilegal dengan yang bukan.

Selain itu, banyak kasus yang sering ditemukan oleh calon TKI ilegal biasanya tidak dilengkapi dengan dokumen yang resmi. Biasanya, mereka memalsukan identitasnya seperti KTP maupun dokumen kependudukan lainnya.

"Jika si pemohon paspor itu genuine traveler, sudah pasti jelas identitasnya, tahu mau ke mana, tujuannya seperti apa, dan lain sebagainya," jelas Agung.

Selain dengan tujuan wisata dan kunjungan keluarga, Agung menyebut untuk yang memiliki tujuan umrah dan haji sebagai modus yang paling sering digunakan oleh TKI ilegal.

Oleh karena itu, Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM bekerja sama dengan Kementerian Agama agar Kantor Wilayah Agama setempat agar mengeluarkan dokumen tambahan dengan menyatakan agen umrah atau haji yang memberangkatkan jamaah, bukanlah merupakan sindikat penyalur TKI ilegal.

"Biasanya yang pernah terjadi, Ini modusnya yang berangkat 100 oleh travel agent, yang kembali hanya ada 10, sehingga perlu rekomendasi yang menerangkan bahwa travel agent berlaku dan tercatat di Kemenag, ketika ternyata tidak tercatat maka sudah pasti ditolak," kata Agung.

Selain bekerja sama dengan Kementerian Agama (kemenag), Ditjen Imigrasi juga bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Luar Negeri, dan juga Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam melakukan penjaringan TKI ilegal. 

BNP2TKI bertugas untuk mengeluarkan rekomendasi TKI non-prosedural, lalu Imigrasi bertugas akan mengahalau di penerbitan dokumen dan keberangkatan, sedangkan Kementerian Luar Negeri melakukan pengawasan oleh atase di negara tujuan.

Ketika disinggung soal celah sindikat dengan mengakali tabungan berjumlah Rp 25 juta, Agung sudah optimistis para petugas akan mampu untuk menganalisa rekening koran orang yang akan dicurigai.

"Dengan begitu, Petugas kita bukan anak kecil, yang ketika lihat rekening mendadak Rp 25 juta, tapi ini orang hanya tinggal di kampung, kalau sudah ketahuan maksud jahatnya itu tinggal ditolak, bisa dilaporkan ke polisi," ujarnya.

Cucu Koswala yang merupakan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan juga mengatakan kebijakan ini dibuat sebagai langkah preventif untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang.

"Biasanya itu sering terjadi adanya sindikat perdagangan orang kalau dari pemohon paspor dengan maksud misalnya dengan alasan kunjungan, ziarah, atau yang lain, tapi nantinya mereka tidak akan kembali ke Indonesia. Kemudian di sana mereka lebih memilih men jadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non-prosedural.

Sedangkan bagi pemohon yang ingin menjadi TKI di luar negeri, harus menyertakan keterangan dari beberapa pihak yang terkait. Adapun keterangan tersebut yang disertakan langsung dari Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Selain itu juga bagi pemohon yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri dengan tujuan yang lain, akan diterapkan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Untuk keperluan melaksanakan ibadah haji khusus/umrah, agar meminta rekomendasi dari Kementerian Agama kabupaten/kota dan meminta surat keterangan dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji khusus Umrah (PPIH/PPIU).

2. Untuk keperluan magang dan program bursa kerja khusus, agar meminta surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja.

3. Untuk kunjungan keluarga, agar meminta surat jaminan dan melampirkan fotokopi paspor dari keluarga yang akan dikunjungi olehnya.

4. Untuk keperluan wisata, agar melampirkan buku tabungan atas nama pemohon dengan nominal yang dimiliki sekurang-kurangnya Rp 25 juta.

Adapun terdapat beberapa destinasi negara yang akan lebih diperketat lagi karena pada umumnya yang menjadi sasaran bagi para pekerja. Negara tersebut adalah Hongkong, Timur Tengah, Malaysia, Taiwan, dan Korea Selatan.

Tweet