Peraturan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Kota Depok

Peraturan pembuatan paspor, Paspor merupakan tanda bukti identitas diri ketika di luar tanah air. Hal ini menjadi kewajiban bagi pemilik paspor itu untuk dapat menyimpan dan melindunginya dengan sebaik-baiknya. Paspor merupakan dokumen milik negara.

Paspor RI juga harus diperpanjang/diperbaharui pada setiap lima tahun setelah paspor tersebut sudah habis masa berlakunya. Menurut peraturan pembuatan paspor, Paspor dapat diperpanjang sebelum habis masa berlakunya, jika halaman paspor tersebut sudah penuh, rusak berat ataupun hilang.

Dan di dalam peraturan pembuatan paspor, Paspor dapat digunakan ketika kita akan memasuki ke perbatasan negara lain. Kemudian pihak yang berwenang dari negara tujuan akan memberi stempel visa atau lembar lampiran yang ditempel pada halaman paspor sebagai bukti izin untuk masuk ke suatu negara. 

Pada umumnya yang lain paspor berisikan tentang identitas lengkap pemegang paspor yang meliputi dari: foto, nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, serta tandatangan pemegang paspor tersebut. Informasi lain yang terdapat pada paspor antara lain kode negara, nomor (unik) paspor, tanggal penerbitan dan berakhirnya paspor, institusi penerbit dan nama pejabat berwenang untuk menerbitkan lengkap dengan tandatangan dan stempelnya.

Namun, dengan sudah adanya kemajuan teknologi, saat ini di Indonesia dan beberapa di negara lainnya telah mengeluarkan e-passport atau elektronik passport sebagai pengganti jenis paspor konvensional yang sudah tersedia pada saat ini. Mekanisme e-passport ini yakni dengan menanamkan suatu chip yang sudah berisikan biodata lengkap pemegangnya dan dilengkapi dengan data biometrik-nya sebagai pemberi jaminan kepastian bahwa data pemegang paspor tersebut adalah benar pemilik yang sah. 

Kantor Imigrasi Kelas II Kota Depok telah memberlakukan aturan baru cara membuat paspor sekarang ini. Pemohon pembuat paspor akan dikenakan biaya deposit sebesar Rp25 juta, jika pembuat terindikasi tidak sesuai dengan tujuan.

Adanya pemberlakuan tersebut sesuai dengan surat edaran dari Ditjen Imigrasi bernomor IMI-0277.GR.02.06 tahun 2017, mengenai tentang pencegahan Tenaga Kerja Indonesia nonprofesiaonal.

Dadan Gunawan yang merupakan sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Kota Depok mengatakan bahwa pemberlakukan deposit sebesar Rp25 juta terhadap pemohon paspor baru telah dilaksanakan. Hal itu merujuk kepada surat edaran Ditjen Imigrasi bernomor IMI-0277.GR.02.06 tahun 2017, tentang pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non profesiaonal.

Sudah diberlakukan deposit Rp25 juta sesuai dengan surat edaran dari Ditjen Imigrasi. Adanya pemberlakuan deposit sebesar Rp25 juta berlaku untuk pemohon paspor umum atau non TKI yang ingin berangkat keluar negeri, namun terindikasi kuat atau dicurigai akan berangkat tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya.

Tweet