Sulit Kembali Sebab Paspor Ditahan Majikan

Sulit kembali sebab paspor ditahan majikan. Dua Pengurus TKI Ditangkap, Aktivitas di Tunon Taka Mendadak Sepi. Aktivitas yang biasa dilakukan oleh penyalur jasa penyeberangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau yang lebih dikenal sebagai pengurus di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan sudah mulai berkurang. Hal ini terjadi pasca adanya penangkapan terhadap 2 tersangka dugaan percobaan perdagangan manusia saat di Pulau Sebatik beberapa waktu lalu.

“Iya benar, sudah mulai berkurang. Dua Pengurus TKI Ditangkap, Aktivitas di Tunon Taka Mendadak Sepi. Ada yang sudah pulang kampung. Dan, ada juga yang tidak diketahui ke mana perginya. Tiba-tiba menghilang begitu saja. Ada juga yang tetap melakukan aktivitas seperti biasa dan ada yang sulit kembali sebab paspor ditahan majikan,” jelas Asdar, yang merupakan salah seorang buruh bagasi di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan.

Asdar menjelaskan, sulit kembali sebab paspor ditahan majikan, para TKI yang telah menjalani masa cuti mereka dari kampung halamannya kini sulit kembali ke tempat kerja mereka di Sabah, Malaysia. Sebab, rata-rata mereka hanya mengantongi surat cuti saja tanpa membawa kembali paspor yang dimiliki. Sebab, paspor yang mereka miliki ditahan oleh majikan atau pihak perusahaan. Dua Pengurus TKI Ditangkap, Aktivitas di Tunon Taka Mendadak Sepi. “Rata-rata yang lewat Sebatik itu sudah bekerja memang di Malaysia. Mereka tidak lewat resmi karena paspornya itu memang tidak dibawanya. Ditahan oleh majikan karena takut pekerjanya lari begitu saja,” terang Asdar.

Ruddin, ia merupakan salah seorang penyalur jasa TKI yang telah bekerja selama puluhan tahun menjalani pekerjaannya juga menambahkan, kini sejumlah TKI yang ingin kembali ke kampung halamannya masing-masing terpaksa untuk sementara harus bertahan di Tawau. Begitu juga yang ingin kembali lagi ke Malaysia untuk bekerja. Sebab, tidak ada satupun pengurus yang berani untuk membantu mereka. “Meski dibayar berapapun itu pengurus. Tidak ada yang berani untuk membantu,” ujarnya.

Menurutnya, jika memang para aparat hukum benar serius ingin memberantas aktivitas penyeberangan jalur ilegal sudah lama dilakukan. Sebab, aktivitas tersebut juga sudah lama terjadi. Menurutnya, atas penangkapan dua tersangka yang membawa Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin masuk ke Malaysia dengan melalui Pulau Sebatik secara tidak resmi seharusnya tidak dilakukan. Sebab, rata-rata WNI yang ikut serta diamankan bukan seorang pekerja yang baru mencari pekerjaan di Malaysia. “Tapi, memang sudah bekerja di Negara tersebut. Paspor yang mereka miliki juga sudah dijamin dengan pemberi kerja di Malaysia. Jadi, bukan merupakan penjualan TKI. Dengan maksud Hanya membantu saja,” ungkapnya itu.

Dikatakan, penangkapan yang telah dilakukan oleh aparat hukum justru ini menambah penderitaan para TKI yang seharusnya bisa mendapatkan penghasilan di Malaysia. Sebab, mereka terpaksa harus menunggu proses persidangan yang belum juga selesai hingga saat ini karena harus menjadi saksi. “Kalau sidang itu tidak cukup membutuhkan waktu sebentar. Lama prosesnya. Sementara, TKI ini sangat membutuhkan pekerjaan agar dapat menghasilkan uang untuk keperluan hidup mereka dan keluarga,” katanya.

Kapolres Nunukan AKBP yakni Pasma Royce SIK turut membenarkan hal tersebut. Ia juga menilai, bahwa proses hukum bukan solusi yang tepat dalam penanganan TKI ilegal dan jalur ilegal di perbatasan ini. Diperlukan upaya yang konprehensif dengan cara mengaktifkan semua stake holder  yang terkait. “Sebab, tindakan hukum yang ditumpahkan terhadap TKI ilegal justru semakin menambah beban hidup TKI yang bersangkutan,” kata Pasma.

Dikatakan, bahwa melakukan pertimbangan kemanusiaan wajib diutamakan. Apa lagi tujuan dan upaya yang dilakukan oleh para calon maupun CTKI yang ingin ke Malaysia untuk bekerja. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya kekompakan oleh seluruh instansi untuk meminimalisir CTKI yang memilih berangkat ilegal. “Yang paling penting dibutuhkan ialah sebuah wadah untuk berbicara rumusan penanganan TKI, karena ternyata LTSP hingga kini masih belum bisa maksimal dalam mengatasi permasalahan TKI ilegal yang sedang terjadi,” pungkasnya.

Tweet