Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang Berlakukan Wawancara Khusus

Kantor imigrasi kelas I Semarang berlakukan wawancara khusus, untuk mencegah adanya TKI non prosedural. Dengan cara seperti itu guna mengintensifkan program pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non prosedural atau ilegal. Hal ini diberlakukan sekaligus untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang saat ini semakin marak terjadi dengan menggunakan berbagai cara dan motif yang berbeda.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Semarang yakni M Hanif Rozariyanto menjelaskan, Kantor imigrasi kelas I Semarang berlakukan wawancara khusus untuk mencegah TKI non prosedural bahwa sejak diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Imigrasi tentang pencegahan TKI non prosedural sejak 27 Maret 2017 pihaknya telah menolak sebanyak 17 permohonan pasor untuk bekerja di luar negeri.

Penolakan dilakukan pada saat sesi wawancara. agar kantor imigrasi kelas I Semarang berlakukan wawancara khusus dapat mengetahui ada/tidaknya modus tindak pidana. Pada tahap wawancara tersebut pencari paspor memberikan jawaban-jawaban yang tidak jelas sehingga beberapa diantaranya masuk dalam indikasi TKI non prosedural. Dengan demikian di pastikan permohonan paspor akan ditolak. Hal yang seperti itulah manfaat yang di dapat oleh Kantor imigrasi kelas I Semarang berlakukan wawancara khusus untuk mencegah TKI non prosedural.

"Selain itu, ada juga penolakan yang disebabkan tidak adanya rekomendasi dari dinas tenaga kerja. Apabila sudah ditolak seperti itu, maka pencari paspor harus mengajukan proses mulai dari awal dan harus jelas semuanya. Termasuk dengan melengkapi persyaratan administratif yang telah ditentukan," jelas Hanif saat Sosialisasi Upaya Pencegahan TKI Non Prosedural.

Ditambahkan, terkait dengan adanya pencegahan TKI nonprosedural ke luar negeri pada saat penerbitan paspor, pihak Imigrasi selalu melakukan antisipasi sehingga diharapkan hal tersebut tidak akan terjadi di manapun. Proses pemerikasaan dilakukan secara cermat dan dengan cara selektif terhadap persyaratan formil dan kebenaran materil yang telah dilampirkan dalam pemohonan paspor.

"Kami juga telah bekerjasama dengan Depag (Departemen Agama) guna meningkatkan kewaspadaan terhadap setiap WNI yang diduga akan menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan bekerja di luar negeri sebagai TKI non prosedural dengan menggunakan alasan ibadah haji atau umroh, sehingga harus memiliki rekomendasi dari Depag," jelasnya.

Selain itu juga, terdapat teknik wawancara khusus untuk menguji calon pemohon sehingga tidak sembarang begitu saja saat melakukan wawancara. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan keimigrasian diduga kuat adanya indikasi akan TKI non prosedural, kantor imigrasi akan menolak permohonan paspor tanpa ragu lagi.

"Kami sudah menyiapkan teknik wawancara khusus, bahwa pemohon paspor yang pada saat pemeriksaan dokumen dengan awal menyampaikan tujuan pembuatan paspor tidak untuk bekerja namun pada saat wawancara ditemukan kebenaran bahwa yang bersangkutan akan menjadi TKI unprosedural, maka penolakan dilaksanakan dengan tegas," tuturnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki rencana akan mendirikan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) khusus untuk para TKI. Lewat terobosan seperti ini, para calon TKI dapat dengan mudah mengurus berbagai persyaratan yang telah berlakukan untuk bisa bekerja ke luar negeri di satu tempat, termasuk mengurus paspor.

Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Penampatan Tenaga Kerja Disnakertrans Jateng yakni Hadi Prabowo mengatakan, LTSA ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan kemudahan dalam pelayanan ketenagakerjaan khususnya dalam pelayanan penempatan TKI di luar negeri.

"Dengan adanya kehadiran LTSA semua pelayanan sudah ada dalam satu kantor bisa untuk mempermudah dan mempecepat layanan. Selain itu juga dapat meminimalisir dan menakan TKI unprosedural atau mencegah adanya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri secara ilegal," jelasnya.

Hadi Prabowo menuturkan kembali bahwa, realisasi LTSA di Jawa Tengah saat ini masih tahap menunggu intruksi dari pusat. Targetnya pada tahun ini dapat segera beroperasi dan berjalan lancar sesuai harapan. Ia berharap melalui LTSA ini dapat menekan angka TKI bermasalah. Data terakhir menunjukan, pada tahun 2016 lalu, ada beberapa jumlah kasus TKI yang diterima  oleh Disnakertrans Jawa Tengah dari masing-masing Kabupaten/Kota telah mencapai sejumlah 307 kasus, naik dibanding perolehan di 2015 yang sebanyak 256 kasus.

"Sedangkan untuk jumlah TKI Jawa Tengah yang dideportasi oleh petugas yang bertanggung jawab mengalami penurunan, dari sebanyak 498 orang di 2015 lalu kini menjadi 325 orang pada setahun berikutnya," ujarnya.

Kasus yang paling banyak diterima adalah terkait dengan keabsahan dokumen TKI yang banyak melakukan permasalahan seperti nama, umur dan pendidikan terakhir. Selain itu, ada juga ketidaksesuaian soal perjanjian kerja dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh TKI di negara penempatan.

"Selain itu ada Kasus lain yakni, banyak agency yang kurang peduli dalam perlindungan TKI dan beban pengembalian biaya penempatan yang sangat amat tinggi," ujarnya.

Dalam sosialisasi tersebut turut hadir, perwakilan dari pemerintah provinsi Jawa Tengah, kabupaten kendal, kab/kota Semarang, Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), pihak Kepolisian, Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), hingga dari biro travel haji dan umroh.

Tweet