Kebijakan Visa, Adanya kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah tentang Kebijakan Kebebasa Visa Kunjungan dari beberapa bulan yang lalu ternyata tidak memiliki pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mencanegara ke Indonesia. Hal mengenai itu diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPR yakni Andreas Hugo Pareira usai rapat internal Panja Kebijakan Bebas Visa Komisi I DPR. “untuk secara umumnya itu, evaluasi yang kita peroleh dan masukan dari masyarakat, berita dan informasi yang telah didapat, selama ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wisatawan yang terjadi tidak cukup signifikan,” paparnya.
Dampak dari, lanjut dia, kebijakan visa yang bebas ini, justru muncul dariberbagai kemudahan yang diperoleh bagi orang asing yang memasuki wilayah Indonesia. Hal inilah yang pada akhirnya Komisi I DPR RI membuat Panca Kebijakan Bebas Visa, untuk kemudian melakukan evaluasi dengan berdasarkan temuan-temuan.
“Saat ini kami sedang membahas dan mengukur kebijakan visa seperti ini yang sifatnya itu negara pernegara. Misalnya melakukan evaluasi pada negara yang kebijakan ini dapat membawa dampak positif. Peningkatan wisatawan terjadi kriminalitas, transnational crime dari negara itu tidak terjadi. Itulah dampak positifnya,” katanya.
Namun, jika terdapat negara yang termasuk dalam 167 negara yang mendapatkan bebas visa dari Indonesia tidak terjadi peningkatan jumlah wisatawan dan justru terjadi peningkatan kriminalitas akibat adanya kebijakan yang seperti itu. Sehingga, sudah seharusnya di evaluasi dan diberi catatan kuning. Bahkan kebijakan itu dapat dicabut dari negara itu sendiri.
“jadi kami hingga kini masih membahas, untuk metode pelaporan. Dengan demikian, evaluasi itu sifatnya tidak seluruhnya dibatalkan. Akan tetapi negara per negara. Dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan mengapa dicabut, mengapa dilanjutkan kembali dan mengapa perlu dievaluasi. Kalau negara yang menguntungkan sesuai dengan target pemerintah, justru akan kita dorong,” ungkapnya.
Sementara itu, dari Wakil Ketua I DPR TB yakni Hasanudin menuturkan, bahwa dalam kebijakan bebas visa yang telah diterapkan oleh pemerintah sejak beberapa bulan yang lalu, dinilai dapat memberikan dampak positif dan negatif. Komisi I tetap memberikan sebuah dukungan, jika kebijakan ini akan berdampak positif.
“Adanya kebijakan bebas visa untuk negara memang memiliki dampak positifnya. Akan tetapi juga ada dampak negatifnya pula. Khusus untuk yang memiliki dampak positif kita akan dorong. Untuk menghasilkan devisa bagi bangsa dan negara, kita akan teruskan,” jelasnya.
Sementara itu, untuk dampak negatifnya, ada saja negara dalam kondisi yang seperti ini memanfaatkan kebijakan bebas visa untuk kepentingan kejahatan, seperti kriminalitas dan peredaran narkoba. Hal itulah yang pada akhirnya menjadi bahan pertimbangan.
“misalnya saja di negara tertentu, ternyata dengan bebas visa itu kunjungan turisnya kian melonjak dan tidak memiliki masalah, baik-baik saja. tapi ada juga negara yang malah membawa narkoba dan lain sebagainya dan tidak ada turis, kita akan eliminasi,” ucapnya.
TB menuturkan dari jumlah 167 negara itu akan dievaluasi, negara mana saja yang memiliki nilai positif untuk kepentingan Bangsa dan Negara, dan negara mana yang memerlukan rasa kehati-hatian. Ia enggan untuk menyebutkan negara yang dianggap dapat memberikan dampak negatif dari kebijakan bebas visa itu.
“Pada setiap bulannya ada data dari kepolisian, kalau hal itu menyangkut pelanggaran hukum. Kalau itu masih menyangkut keimigrasian, kita Tanya ke Dirjen Imigrasi. dan kemudian kita akan analisa, lalu hasilnya nanti kita akan serahkan kepada pemerintah. Ini masukan dari Panja Kebijakan Bebas Visa,” tutupnya.
0 Response to "Kebijakan Visa Tidak Datangkan Wisatawan Signifikan"